IMPLEMENTASI DAN PERMASALAHAN OPEN SOURCE PADA LEMBAGA PEMERINTAHAN

I. Pengantar

Perangkat Lunak adalah komponen dari sistem komputer berupa program yang mengatur proses-proses bagaimana perangkat keras bekerja untuk mengolah data sehingga menghasilkan output sesuai yang diharapkan user. Secara garis besar perangkat lunak terdiri dari dua jenis, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sangat penting kedudukannya dalam penggunanan sistem komputer, karena dengan perangkat lunak ini sistem komputer bisa berfungsi, bermanfaat dan dapat membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Ada dua kategori perangkat lunak, yaitu: closed source dan open souce. Closed source adalah source code yang disimpan oleh pembuatnya dan tidak didistribusikan bersama compiled program yang dihasilkan, sedangkan open source adalah source code yang dibuka dan biasanya didistribusikan untuk publik.
Pada closed source atau disebut juga proprietary software, hanya executable program yang didistribusikan dan biasanya dijual dengan harga mahal karena publik tidak dapat meniru dan mengembangkan lebih lanjut. Sedangkan pada open source, publik dapat meniru dan dapat mengembangkan lebih lanjut tanpa harus membayar lisensi pada pembuat awalnya. Karena itu open source biasanya boleh dipakai, diperbanyak serta dikembangkan secara gratis sesuai dengan aturan-aturan yang disepakati.
Perangkat lunak yang dihasilkan dari open source biasanya disebut sebagai Open Source Software atau sering disingkat OSS. Dengan adanya OSS ini diharapkan dapat menjawab tantangan yang disebabkan oleh banyak beredarnya perangkat lunak bajakan atau illegal yang melanggar undang-undang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Secara International, Indonesia masih termasuk dalam daftar Negara Prioritas untuk diawasi (Priority Watch List) berdasarkan usulan International Intellectual Property Alliance (IIPA) kepada United State Trade of Representative (USTR), salah satunya karena dianggap belum berhasil dalam mengatasi pembajakan perangkat lunak komputer.

Keadaan diatas cukup berpengaruh dalam perdagangan global antara pemerintah Indonesia dengan negera–negera yang merasa dirugikan. Sehingga untuk mengurangi tekanan tersebut, perlu dilakukan suatu upaya untuk menekan bahkan kalau bisa memberantas penggunaan software ’bajakan’ serta disisi lain perlu dikembangkan perangkat lunak-perangkat lunak open source yang lebih mandiri dan tidak tergantung ketentuan lisensi tersebut. Pemanfaatan perangkat lunak OSS juga merupakan salah satu strategi untuk menjawab tantangan yang disebabkan oleh banyak beredarnya perangkat lunak bajakan atau ilegal yang telah melanggar Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
Dalam penggunaan dan pengembangan OSS saat ini ada beberapa kendala yang bisa menjadi hambatan untuk direalisasikan. Antara lain merubah kebiasaan. Kebiasaan yang telah berlangsung lama terkait penggunaan suatu perangkat lunak dapat menjadi kendala bila harus berpindah kepada penggunaan perangkat lunak lain karena adanya perbedaan behavior dari perangkat lunak yang baru tersebut. Perbedaan ini bagi user, yang kebanyakan dari novice user, terasa sulit untuk menyesuaikan. Hal ini perlu kita teliti lebih mendalam sejauh mana perubahan bisa ditolerir sehingga peminatan migrasi kearah OSS dapat lebih besar.
Beberapa kendala yang sudah diketahui juga ada pada OSS sendiri, yaitu karena OSS biasanya agak terlambat dalam membuat berbagai macam driver, atau modul modul software yang sifatnya berhubungan dengan hardware atau merupakan sistem software. Ini berakibat bahwa OSS tidak dapat melakukan hal yang dibutuhkan, semisal mencetak di printer. Padahal bila kekurangan tersebut dapat dipenuhi maka ada kesempatan bahwa OSS sebetulnya dapat sejajar dengan software proprietary.
Disamping itu OSS juga dapat bermanfaat untuk membantu mengatasi masalah dalam kehidupan masyarakat dengan tidak memerlukan biaya lisensi yang tinggi, karena relatif masyarakat Indonesia mempunyai pendapatan yang kurang memadai. Maka untuk mengejar ketertinggalanya perlu adanya suatu bantuan yang tidak mengharuskan untuk memerlukan modal yang tinggi, merupakan sesuatu yang penting dan strategis.
Secara ekonomi OSS dapat memberikan dukungan adanya bisnis baru melalui layanan dasarnya, yaitu pembuatan aplikasi–aplikasi software baru, penayangan informasi, pembuatan situs untuk pemasaran hasil usaha, dan segala hal yang dapat dibantu dengan software. Demikian juga OSS dapat dipakai sebagai bahan untuk kegiatan-kegiatan pelatihan seperti pelatihan computer, internet, dan lain-lain.
Saat ini belum diketahui status penggunaan jenis perangkat lunak berbasis open source termasuk fungsi serta hambatan dalam pemakaiannya, terutama dilingkungan institusi pemerintahan. Dengan diketahui statusnya maka akan mempermudah strategi pengembangan perangkat lunak berbasis open source tersebut sehingga Indonesia tidak berada dalam daftar negara yang melakukan pembajakan terbesar di dunia.

II. Perkembangan Open Source Software di Indonesia

OSS telah berkembang di berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang, meliputi kurang lebih 30 negara di Asia, Eropa, dan Amerika Latin (Chuong, 2003). Negara-negara tersebut telah mendorong instansi pemerintahnya untuk menggunakan OSS karena alasan-alasan yang meliputi Cost Advantage, Robustness, Reliability & Security; Bridging the Digital Divide within a Short Time Frame at a Low Cost, dan Potential for Development of Locally Relevant Software (UNCTAD, 2003). Pengertian Open Source Software secara umum adalah aplikasinya merupakan kode terbuka, artinya mengizinkan orang lain atau siapapun mengetahui cara kerja agar bisa menggunakan, membaca kode sumber aplikasi, melakukan modifikasi, dan juga berhak mendistribusikan kembali Open Source dengan lisensi yang sama, dengan syarat-syarat tertentu, misalnya dengan tetap membuka source code, menyertakan source code asli dan lain sebagainya.

Keunggulan yang paling menarik dari open source softfware yaitu bisa didapatkan secara gratis tanpa perlu membayar lisensi, umumnya aplikasi open source dapat diperoleh dari internet bahkan dari situs resmi pengembang aplikasi tersebut. Dalam dunia open source, lisensi merupakan suatu hal yang penting karena menyatakan asal suatu program disebarluaskan. Hampir setiap software open source menggunakan salah satu lisensi dari GPL, LGPL, Artistic, BSD-like, MPL dll.
Open source merupakan salah satu syarat free software. Free software pasti open source software, namun open source software belum tentu free software. Contoh free software adalah Linux. Contoh open source software adalah FreeBSD. Linux yang berlisensi free software tidak dapat diubah menjadi berlisensi tidak free software, sedangkan FreeBSD yang berlisensi open source software dapat diubah menjadi tidak open source. FreeBSD (open source) merupakan salah satu dasar untuk membuat Mac OSX (tidak open source).
Mulai tahun 1994-1995, server-server di ITB mulai menggunakan FreeBSD sebagai sistem operasinya. FreeBSD merupakan sistem operasi open source dan tangguh untuk keamanan jaringan maupun server. Tetapi kemudian para administrator jaringan di Computer Network Research Group (CNRG) ITB lebih menyukai laptop Mac dengan sistem operasi Mac OS X yang berbasis BSD daripada sistem operasi lain Istilah open source (kode program terbuka) sendiri baru dipopulerkan tahun 1998. Namun, sejarah peranti lunak open source sendiri bisa ditarik jauh ke belakang semenjak kultur hacker berkembang di laboratorium-laboratorium komputer di universitas-universitas Amerika seperti Stanford, Berkeley, Carnegie Mellon, and MIT pada tahun 1960-an dan 1970-an (http://frankdjeby.wordpress.com).
Awal mula dari penggunaan open source karena adanya belengu industri software pada tahun 1971 yang menutup semua source code yang sudah terkompilasi dalam bentuk biner dan pelarangan modifikasi (eksklusif). Dimulai dari tahun 1983 lahirlah sebuah proyek GNU oleh Richard M Stallman yang kemudian pada tahun 1991 lahir GNU/Linux oleh Linus Trovalds, dari sinilah muncul gerakan free/open source sampai sekarang. Open source masuk di Indonesia pada tahun 1994 oleh Rahmat M. Samik Ibrahim yang berawal dari memperkenalkan Linux slackware 1.08 di Universitas Indonesia. Kemudian pada tahun 1995 Universitas Gunadarma juga menggunakan Linux bersamaan dengan itu Bambang Nurcahyo Prastowo memperkenalkan linux SuSE 4.4.1 di Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 1996 terbentuklah sebuah milis yang menjadi ajang diskusi para pengguna linux yaitu id-linux yang kemudian berubah menjadi linux.or.id dan generasi berikutnya adalah Komunitas Pengguna Linux Indonesia (KPLI) dengan berbagai event-eventnya. Berkembangnya open source berkat kerjasama dan dukungan dari komunitas yang mempunyai satu kesamaan ketertarikan sehingga lahirlah sebuah komunitas yang menghasilkan distro baru (http://habibi.web.id).
OSS telah berkembang di berbagai negara, negara-negara tersebut telah mendorong instansi pemerintahnya untuk menggunakan OSS dan pada umumnya pemerintahlah yang menjadi motor penggerak pemanfaatan OSS melalui pemberian insentif maupun kebijakan-kebijakan yang memihak penggunaan OSS secara nasional. Begitu juga di Indonesia, dalam rangka penerapan kebijakan penggunaan OSS secara nasional di Indonesia, harus didahului dengan penggunaan OSS di pemerintahan terlebih dahulu.
Dalam implementasi OSS, seringkali ditemui berbagai hambatan. Hambatan adopsi OSS diantaranya adalah karena orang-orang kurang mengetahui keberadaannya. Organisasi non-profit biasanya tidak dapat memperoleh staff teknis yang bersifat full-time. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa mereka tidak tergabung dalam jaringan pengguna open source. Hambatan lain adalah organisasi non-profit tidak berpikir strategis mengenai teknologi yang dipakai di awal penerapan. Pada umumnya, diskusi mengenai total biaya kepemilikan, lisensi dan kebebasan melakukan upgrade, dll tidak pernah muncul pada saat melakukan perencanaan. Hambatan ketiga, beberapa produk open source seperti Linux biasanya membutuhkan pembelajaran dan edukasi mengenai suatu hal yang baru dan kondisi transisi biasanya tidak berlangsung dengan mudah.
Faktor penentu implementasi OSS dapat terkait dengan faktor pada area teknologi, manusia, kebijakan dan prosedur, serta organisasi (MAMPU, 2006). Teknologi merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi OSS. Teknologi OSS yang digunakan di sektor publik seharusnya memenuhi standard dunia. Teknologi yang ada harus mampu mendukung pihak lain untuk terus memberikan dukungan. Implementasi teknologi OSS juga harus didasarkan atas rencana implementasi. Implementasi harus meningkatkan knowledge yang ada, dengan dampak minimal terhadap aktivitas harian yang ada di organisasi. Hambatan dalam implementasi OSS pada area teknologi dapat bersumber dari beberapa hal antara lain persepsi terhadap keamanan dan autentifikasi OSS, ketergantungan terhadap aplikasi dari perusahaan TI yang bersifat proprietary, keterbatasan atau ketiadaan dari OSS yang tersedia, serta interoperability dan incompatibility dari format data dan file yang ada.
Sumber daya manusia juga dapat menjadi salah satu factor penghambat dalam implemetasi OSS. Hambatan yang muncul dapat berupa resistansi untuk berubah diantara pemakai, kurangnya in-house personel yang ahli dalam OSS, keterbatasan dukungan teknis eksternal, dan kurang aktifnya komunitas OSS dalam organisasi. Hambatan implementasi OSS dapat bersumber dari aspek kebijakan dan prosedur. Hambatan tersumber pada umumnya berupa kurangnya OSS proponents serta kurangnya pemahaman konsep intellectual property, copyright, paten dan trademarks. Beberapa hal yang menjadi penghambat impelementasi OSS dilihat dari aspek organisasi biasanya bersumber dari kurangnya awareness, pemahaman dan kepercayaan terhadap inisiatif open source, mindset dan penerimaan budaya terhadap OSS, serta hambatan yang terkait dengan personel TI internal dan komunitas OSS, serta kurang optimalnya kolaborasi antar organisasi untuk melakukan knowledge sharing.
Pemerintah memiliki peran kunci dalam mendorong implementasi OSS. Dengan mengenali potensi manfaat dari OSS terutama bagi lembaga pemerintah, pemerintah dapat berkontribusi dan mengambil manfaat terutama dalam memperkenalkan kebijakan dan undang-undang yang tepat yang dapat memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh.

Tindakan yang dapat diambil pemerintah terkait dengan tahapan dalam strategi yang diterapkan dapat berupa (GITOC, 2003) :
1. Neutral approach yang bersifat dasar, yang memastikan bahwa pilihan yang diambil akan didukung dan perbedaan yang menentang OSS dihilangkan.
o Mengadopsi kebijakan untuk memastikan bahwa OSS dipertimbangkan secara hati-hati dalam proses IT procurement.
o Mengimplementasikan kriteria untuk mengevaluasi produk-produk open source, dan prosedur untuk mengadopsi dan mengelola open standards
o Mengizinkan software untuk bersaing pada basis yang seimbang dengan alternatif yang bersifat proprietary.
o Mendukung komunikasi untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman mengenai OSS
2. Enabling approach, dimana kebijakan digerakkan melalui pencitaan kapasitas untuk mengimplementasikan dan mengelolanya
o Mengembangkan kemampuan untuk memberikan arahan dalam memilih dan mengimplementasikan OSS
o Mendorong pendidikan dan pelatihan dalam produk OSS
o Mendukung kemitraan dan komunitas pengembang OSS
3. Aggressive approach, dimana pemerintah secara aktif mendorong pembangunan OSS dengan kondisi yang tepat melalui undang-undang dan kebijakan
o Keterlibatan aktif dari pemerintah dalam mendukung komunitas pengembang OSS dan proyek pengembangannya
o Mengadopsi strategi untuk meningkatkan komitmen terhadap produk-produk OS
o Audit reguler terhadap dampak OSS
o Partisipasi aktif dalam program-program yang dapat meminimalkan resiko terkait dengan OSS
o Standarisasi OSS dimana analisis menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan alternatif terbaik

Persyaratan implementasi OSS di institusi pemerintah harus memenuhi aspek-aspek yang ada dalam model VCS

Gambar Model VCS
Sumber: Moore Mark H (1995)

Faktor penentu kesuksesan implementasi OSS dapat dikelompokkan menjadi 3 seperti ditunjukkan oleh model VCS. Pertama, implementasi harus menghasilkan value; kedua, kapasitas untuk melakukan implementasi dan mengelola harus cukup; dan ketiga, sufficient support untuk inisiatif yang dilakukan harus diberikan oleh semua key players. Sebelum dilakukan implementasi, perlu dilihat bahwa OSS akan memberikan additional value, dimana terdapat necessary capacity, dan tersedia sufficient support untuk memastikan bahwa program yang akan dilakukan tidak akan gagal, misalnya karena sumber daya tidak tersedia, output tidak digunakan, atau kurangnya perlindungan terhadap ancaman yang muncul.
Berikut beberapa Software OpenSource yang populer digunakan oleh masyarakat dunia yang terbukti tidak kalah bersaing dari software-software yang tidak tergolong dalam Open Source (http://www.sarimingeek.com)

Graphics :
• The GIMP – software menggantikan Adobe Photoshop
• F-Spot – Aplikasi untuk personal photo management untuk GNOME desktop
• Google Picasa – Aplikasi organizing dan editing digital photos
Internet :
• Firefox – Aplikasi Browser
• Opera – Aplikasi Browser
• Filezilla – Aplikasi FTP client
• Thunderbird – Aplikasi email dan news client
• Evolution – Aplikasi e-mail, calendar, address book, dan task list
• aMule – Aplikasi P2P file sharing
• Azureus/Vuze – Java Bittorrent client
• Monsoon – Aplikasi Bittorrent client
• Pidgin – multi-platform instant messaging client
• Skype – Vidie chat
• Google Earth
• Xchat IRC – IRC client
Office :
• OpenOffice Writer – Aplikasi menggantikan Microsoft Word
• OpenOffice Calc – Aplikasi menggantikan Microsoft Excel
• Adobe Reader
• GnuCash – Aplikasi finance
• Scribus – Aplikasi open source desktop publishing
Sound & Video :
• Amarok – audio player
• Audacity – digital audio editor
• Banshee – audio player, bisa untuk encode/decode semua format audio dan synchronize music pada Apple iPods.
• MPlayer – media player (video/audio), supports WMA
• Rhythmbox Music Player – audio player
• gtkPod – Aplikasi Apple’s iTunes, mendukung iPod, iPod nano, iPod shuffle, iPod photo, iPod mini
• XMMS – audio player pengganti Winamp
• dvd::rip – Aplikasi copy DVD
• Sound Juicer CD Extractor – CD ripping tool
• VLC Media Player – media player
• Real Player
• Totem – media player (video/audio)
• Xine – media player
• Brasero – Aplikasi burning CD/DVD
• K3B – Aplikasi burning CD/DVD
Programming :
• Bluefish – text editor
• Nvu – WYSIWYG HTML editor, pengganti Macromedia Dreamweaver
• Quanta Plus – web development environment, WYSIWYG editor
Lain-lain :
• VMware Server – Untuk menjalakan Microsoft Windows pada Linux OS
• Java
Aplikasi Open Source : (http://informatika.lipi.go.id)
• Commercial
• Governance
• Health Care
• Security
• Games
• Social Network
• Internet
• CMS
• Blog
• Computer Network
• Artificial Intelligence
Sistem Operasi Open Source
• Linux
• BSD
• Open Solaris
• Free DOS
• Web OS
• Kernel
• Repository
• Pakcaging
Aplikasi Open Source pada Hardware
• Robotic
• Microcontroller
• Open Processor
• Mobile Phone
• Programmable Logic Controller
• Programmable Automation Controller
• Hardware Description Language
• Field Programmable Gate Arrays

III. Kebijakan Pengembangan Open Source Software

Pertimbangan keputusan kebijakan pemerintah terkait dengan OSS tergolong kompleks dan terkadang saling terkait satu dengan lainnya. Pertimbangan-pertimbangan kebijakan yang diambil (An Lee, 2006) menyangkut:
1. Pertimbangan Ekonomi : Kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan cost Savings, Switching Costs dan Network Effects, Subsidies for Research dan Underproduction of Public Goods, serta Market Competition dan Technology Neutrality
2. Pertimbangan teknis : Sebagai tambahan dari pertimbangan ekonomi, salah satu pertimbangan dalam adopsi OSS adalah masalah teknis yang berpotensi muncul. Hal ini mencakup compatibility, security, usability, dan availability.

Pemerintah melalui Kementrian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) telah secara aktif mendorong penggunaan aplikasi OSS sebagai solusi yang memungkinkan untuk menonjolkan kepedulian dalam market domestiknya. Kepedulian semacam ini termasuk keinginan untuk menujukan permasalahan pembajakan software, untuk mengurus isu-isu ”digital devide”, dan untuk membangun suatu industri software sebagai penghalang terhadap ”ketergantungan” kepada sumber software asing. Untuk kepentingan pendayagunaan open source serta memudahkan pengenalan perangkat lunak berbasis Open Source kepada masyarakat. Kementerian Negara Riset dan Teknologi pada Tahun 2007 menginisiasi penyusunan Panduan Pendayagunaan Open Source Software yang bekerjasama dengan komunitas Iptek, Yayasan Penggerak Linux Indonesia (YPLI), yaitu Panduan Pendayagunaan Open Source Software: Bahasa Pemrograman Open Source.
Kementerian Kominfo sebagai institusi pemerintah yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi juga telah menerbitkan peraturan pemerintah (permin) yang terkait dengan pemanfaatan ”open source” secara umum. Ini artinya berlaku baik untuk institusi swasta maupun bagi institusi pemerintahan. Peraturan ini juga mengisyaratkan terbentuknya Pusat Layanan untuk mendukung pemanfaatan aplikasi berbasis ”open source” dimana perguruan tinggi negeri maupun swasta berperan dalam mensosialisasikannya. Kementerian Kominfo Tahun 2008 untuk mendukung OSS telah menerbitkan aplikasi dan manual book, quick tutorial untuk pemula diantaranya, Ubuntu, Kubuntu, Igos Nusantara, Mandriva dan PC Linux OS yang merupakan tutorial dasar penggunaan Linux.
Kementerian Kominfo, 6 mei 2010 bersamaan dengan pembukaan acara 6th e-Indonesia Initiative Forum, di aula barat kampus ITB, Bandung, menyerahkan secara resmi kepada Masyarakat Ekonomi Syariah, berupa aplikasi open source disaksikan oleh Bapak Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informatika), aplikasi Open Source Untuk Masyarakat Ekonomi Syariah diserahkan oleh bapak Ashwin Sasongko (Dirjen Aptel Kemkominfo) kepada Bapak Wiwin P.Seodjito (Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah). Aplikasi yang diserahkan pada kesempatan tersebut adalah Sistem Informasi Manajemen Koperasi Syariah (SIM KJKS), Sistem Informasi Manajemen Muzakki dan pengelolaan Zakat (SIMZAKKI) dan Point of Sale (PoS).
Dari studi kasus beberapa negara, dapat disimpulkan bahwa umumnya pemerintahlah yang menjadi motor penggerak pemanfaatan OSS melalui pemberian insentif maupun kebijakan-kebijakan yang memihak penggunaan OSS secara nasional. Sejumlah negara menyadari bahwa pemanfaatan OSS dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong industri perangkat lunak lokal dan menurunkan biaya pengadaan perangkat lunak dalam lingkungan pemerintahan. Indonesia juga telah melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pengembangan OSS, yang ditandai dengan munculnya komunitas-komunitas open source, kegiatan pengembangan berbagai aplikasi berbasis open source, pelatihan-pelatihan dan sebagainya.
Strategi pemanfaatan dan pengembangan perangkat lunak berbasis OSS juga sangat penting dalam menurunkan ketergantungan pada satu vendor tertentu dan mengembangkan pilihan-pilihan yang ekonomis dan dinilai paling sesuai bagi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, kuatnya komitmen antara pemerintah, kalangan pendidikan, dan lembaga penelitian dan pengembangan menjadi sangat penting. Komitmen ini ditujukan untuk secara proaktif mendorong kreatifitas dan inovasi, serta berupaya mengatasi permasalahan ini (Agenda Riset Nasional, 2006-2009). Guna mengatasi atau mengurangi tingkat pembajakan perangkat lunak ini, pemerintah kini sedang giat melakukan penegakan hukum (law enforcement) terutama Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa program komputer merupakan salah satu jenis ciptaan yang harus dilindungi kepemilikannya. Namun, perlu disadari bahwa penegakan hukum tentu saja tidak cukup untuk mengatasi masalah ini. Secara pro-aktif harus ada terobosan dalam menyediakan pilihan perangkat lunak yang lebih murah dan terjamin kualitasnya kepada masyarakat, agar masyarakat tidak melakukan pembajakan.
Salah satu bentuk perhatian khusus pemerintah terhadap pendayagunaan OSS adalah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Dalam kesepakatan World Summit on the Information Society (WSIS) di Geneva Desember 2003, pemerintah-pemerintah nasional juga diminta bekerjasama dengan pihak swasta dan pelaku di sektor publik untuk mempromosikan berbagai aspek dan bentuk OSS. Dalam konteks ini, Kementrian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) mengajak seluruh komponen masyarakat TIK untuk melakukan langkah nyata dalam mendorong penggunaan perangkat lunak legal berlisensi maupun tanpa lisensi yang lebih dikenal dengan Open Source Software (OSS), melalui penandatanganan Deklarasi Bersama Gerakan Indonesia Go Open Source (IGOS), yang telah diselenggarakan tanggal 30 Juni 2004. Deklarasi Bersama ini ditandatangani secara bersama-sama oleh Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Pendidikan Nasional. Program ini diharapkan dapat meningkatkan penggunaan OSS. Pada Tahun 2006 telah diadakan IGOS Summit 1, Kemudian pada IGOS Summit II tanggal 27-28 Mei 2008, 18 kementerian dan kepolisian turut menandatangani MoU lanjutan, yaitu:
1. Departemen Komunikasi dan Informatika,
2. Kementerian Negara Ristek,
3. Sekretariat Negara,
4. Kementerian Negara BUMN,
5. Kementerian Negara PAN,
6. Bappenas,
7. Departemen Koperasi & UKM,
8. Departemen Perhubungan,
9. Departemen Pendidikan Nasional,
10. Departemen Perindustrian,
11. Departemen Sosial,
12. Departemen Agama,
13. Departemen Kehutanan,
14. Departemen Keuangan,
15. Departemen Dalam Negeri,
16. Departemen Hukum dan HAM,
17. Departemen Perdagangan,
18. serta Kepolisian RI.
IGOS Summit 2 juga menghasilkan kesepakatan penggunaan aplikasi open source di lingkungan pemerintahan. Pada saat pembukaan IGOS Summit 2, juga diluncurkan logo baru IGOS (Indonesia Go Open Source). Tahun 2012 mendatang, sebanyak 18 Departemen akan menggunakan piranti lunak sistem operasi terbuka atau open source software (OSS). Hal tersebut tertuang dalam komitmen bersama saat IGOS Summit 2 di Jakarta. Selain itu, dari sekitar 400 pemerintah kabupaten/kota, 100 di antaranya telah menggunakan open source software (OSS) dalam waktu empat tahun mendatang.
Gerakan ini melibatkan seluruh stakeholder TI (akademisi, sektor bisnis, instansi pemerintah, dan masyarakat) yang dimulai dengan program untuk menggunakan perangkat lunak sumber terbuka di lingkungan instansi pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari IGOS Summit 2008, tanggal 30 Juni 2008, komunitas open source Indonesia secara resmi membentuk Asosiasi Open Source Indonesia (AOSI). AOSI sendiri dibentuk oleh 17 perusahaan, serta didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kedepan, akan semakin banyak perusahaan dan berbagai institusi yang bergabung dalam AOSI.
Kementerian Negara Riset dan Teknologi tengah menyusun dokumen migrasi OSS. Saat ini baru dihasilkan 8 (delapan) dokumen, antara lain Aplikasi Perkantoran Openoffice.org, petunjuk instalasi IGOS Nusantara, Perangkat Lunak Bebas dan Open Source, Bahasa Pemrograman Open Source, Konfigurasi Server Linux, dan Aplikasi untuk server. Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman mengatakan, pihaknya juga telah membuat sistem keterhubungan atau co-exist dengan sistem tertutup atau propriatary yang telah banyak digunakan di instansi pemerintah saat ini. Co-exist dibuat untuk menjamin terlaksananya penggunaan IGOS. “Tidak adanya co-exist membuat program IGOS yang sebenarnya telah dicanangkan tahun 2005 terhambat, antara lain dalam pertukaran dokumen di antara dua sistem tersebut,” tambahnya (http://www.biskom.web.id)
IGOS merupakan salah satu upaya nasional dalam rangka memperkuat sistem teknologi informasi nasional serta untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi global melalui pengembangan dan pemanfaatan OSS (KNRT, 2004). KNRT sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam implementasi OSS di Indonesia telah merumuskan kebijakan Indonesia Go Open Source (IGOS). Tujuan utama kebijakan IGOS (Aritenang, 2004) adalah: pertama, memperkecil kesenjangan TIK di antara Indonesia dan negara-negara berindustri maju dengan pengembangan perangkat lunak; kedua, mengakselerasi program-program pemerintah di bidang TIK berskala nasional yang mempunyai dampak politis, ekonomis, sosial, pendidikan, dan hankamnas; ketiga, melindungi HKI di bidang TIK. Sejumlah kegiatan strategis dalam kerangka pengembangan aplikasi OSS adalah, antara lain : (i) Pengembangan perangkat lunak berbasis Open IT Standard; (ii) Rebranding software RI berbasis OSS; dan (iii) pengembangan Tsunami Early Warning System (TEWS). Selain itu juga terdapat Sistem Insentif IGOS (Kadiman, 2006 – file artikel-e-indonesia). Insentif ini diperlukan untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan open source software (OSS), baik di kalangan pemerintahan, perguruan tinggi, maupun para pelaku bisnis. Insentif ini juga diselaraskan dengan kebijakan pengembangan e-government, yang landasan peraturannya diberikan pada Lampiran Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
Pemerintah Indonesia melalui Surat Edaran Menteri PAN Nomor: SE/01/M.PAN/3/2009 yang menganjurkan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah agar menggunakan perangkat lunak legal, yang salah satunya adalah Open Source Software atau OSS. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi baik dari sisi perangkat, infrastruktur hingga konten, serta mempromosikan penggunaan dan pemanfaatan Open Source Software (OSS) sebagai perangkat lunak legal yang mudah, Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan Departemen Komunikasi dan Informatika berinisiasi untuk memobilisasi komunitas open source di Indonesia untuk mencatatkan pada Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) melalui kegiatan MURI untuk Free Open Source Software (FOSS) Indonesia. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Pameran Inovasi TIK Indonesia dalam rangka peringatan Kebangkitan Teknologi Nasional Tahun 2008. MURI untuk FOSS Indonesia diselenggarakan pada tanggal 2 Agustus 2008 jam 09.00 – 16.00 WIB bertempat di Jakarta City Center (JaCC) Lantai 2. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan penggunaan perangkat lunak legal sekaligus menumbuhkan kecintaan akan piranti lunak berbasis open source di masyarakat.
Kebijakan lainnya adalah Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 tentang RPJMN 2004-2009, adanya program peningkatan penggunaan open source system ke seluruh institusi pemerintah dan lapisan masyarakat, serta Surat Edaran Menkominfo no. 05/SE/M.Kominfo/10/2005 tentang pemakaian dan pemanfaatan penggunaan piranti lunak legal di lingkungan instansi pemerintah. Kebijakan lain yang berkaitan dengan IGOS adalah UU no. 19 tahun 2002 mengenai hak cipta. Di Indonesia juga telah berkembang kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pengembangan OSS, yang ditandai dengan munculnya komunitas-komunitas open source, kegiatan pengembangan berbagai aplikasi berbasis open source, pelatihan-pelatihan dan sebagainya.
Rencana kegiatan IGOS terdiri atas tiga tahap (KNRT, 2004), yakni:
1. Tahap sosialisasi
Terlaksananya sosialisasi penggunaan perangkat lunak OS di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah, swasta, masyarakat secara bertahap, antara lain dilakukan:
a. seminar, workshop dan pameran
b. diskusi interaktif di media TV, radio
c. media cetak (pers release, tulisan lain)
d. website (http://www.igos.web.id dan http://www.igos.or.id)
e. kegiatan IT week daerah
f. reference book IGOS
g. IGOS award
h. CD-ROM dan brosur/leaflet IGOS
2. Tahap kebijakan, dengan adanya:
a. SKB Menteri tentang penggunaan OSS di lingkungan Instansi pemerntahan
b. Panduan (guidelines) penggunaan, pemanfaatan dan pengembangan OSS di Indonesia
c. Panduan migrasi penggunaan dan pemanfaatan OSS
3. Tahap Implementasi
Terlaksananya kegiatan implementasi guna mendukung program IGOS secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain:
a. Penerapan sistem OS di instansi pemerintah
b. Pengembangan piranti lunak
c. Program insentif dan kaitan dengan insentif yang ada (warintek, BTC, HKI)
d. Pusat pendidikan/pelatihan OS.
e. Pusat inkubator bisnis OS
f. Penghargaan pengembangan OSS.
g. Penguatan support group

Hingga saat ini, program IGOS telah mencapai tahap implementasi. Saat ini instansi-instansi pemerintah sudah memulai menggunakan TI dengan sistem OS dan mengembangkan piranti lunak yang berbasis piranti lunak. Guna mengetahui keberhasilan program IGOS, maka diperlukan adanya evaluasi terhadap implementasi OSS di lembaga pemerintah. Melalui evaluasi tersebut dapat diketahui tingkat implementasi OSS yang telah dicapai oleh instansi-instansi pemerintah.
Indonesia Open Source Award (IOSA) 2010 merupakan suatu ajang pemberian penghargaan kepada instansi-instansi pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, yang telah memulai pelaksanaan proses migrasi dan implementasi open source software di instansinya masing-masing. Penghargaan ini diberikan melalui serangkaian penilaian dan pengamatan di berbagai instansi pemerintah mengenai sejauh mana tingkat pemanfaatan dan pengimplementasian open source software dalam aktivitas organisasi mereka. Penyelenggaraan IOSA 2010 ini merupakan suatu kegiatan yang diprakarsai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asosiasi Open Source Indonesia (AOSI), serta Komunitas-komunitas Open Source.
Berdasar keterangan tertulis yang diterima detikINET, Kamis (29/7/2010) berikut adalah daftar pemenang IOSA (Indonesia Open Source Award) 2010:
a. Kategori Kementerian/Non Kementerian :
• Juara I : KEMENTERIAN PERTAHANAN, dengan keunggulan antara lain berhasil mengoptimalisasi anggaran dalam penggunaan Open Source Software.
• Juara II : SEKRETARIAT NEGARA, dengan keunggulan antara lain pengembangan aplikasi khusus untuk sekretariat Negara
• Juara III : BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR, dengan keunggulan antara lain memiliki kebijakan yang jelas, komitmen kuat, strategi dan implementasi yang baik.
b. Kategori : Kabupaten/Kota :
• Juara I : KABUPATEN JEMBRANA-BALI, dengan keunggulan antara lain inovatif dalam integrasi dan pemanfaatan Open Source Software, serta menerapkan penegakan HaKI.
• Juara II : KABUPATEN SRAGEN-JAWA TENGAH, dengan keunggulan antara lain memiliki aplikasi Open Source Software sudah diuji dan didaftarkan sebagai produk HaKI.
• Juara III : KABUPATEN ACEH TENGAH-NAD, dengan keunggulan antara lain optimalisasi anggaran dan SDM untuk migrasi ke Open Source Software (http://www.depsos.go.id)

IV. Implementasi Dan Permasalahan Open Source Pada Lembaga Pemerintahan

Berdasarkan temuan hasil kajian yang dilakukan Puslitbang APTEL, SKDI, secara keseluruhan, kalangan yang berada diinstitusi pemerintahan menganggap penggunaan aplikasi berbasis “open source” memiliki keuntungan dalam hal biaya yang murah. Biaya murah ini berasal dari komponen pelatihan dan sosialisasi yang sifatnya sesaat sedangkan aplikasinya perangkat lunaknya tidak memerlukan beaya karena berlisensi bebas (free license). Dalam hal teknis pelaksanaannya ternyata masih ada beberapa kendala yang perlu diperhatikan yaitu aplikasi yang secara umum belum familiar atau berbeda dengan aplikasi berlisensi sebelumnya (seperti MS Windows) sehingga menyulitkan pengguna untuk beradaptasi, ketersediaan SDM baik secara kelompok maupun lembaga yang jumlahnya terbatas sehingga pengembangan OSS tidak bisa dilakukan dengan segera (dengan waktu yang relatif cepat), keamanan dan kenyamanan pengguna juga belum diketahui mengingat bahwa aplikasi OSS dikembangkan secara bersama-sama (tidak ada penanggung jawabnya).

Kendala-kendala diatas memicu perlunya suatu institusi atau lembaga yang secara terus menerus memberikan dukungan terhadap sosialisasi pemanfaatan aplikasi OSS. Bentuk lembaga semacam ini bisa dibawah otoritas pemerintahan ataupun bersifat publik, yang penting harus ada standar pelayanan yang baku yang disepakati secara bersama-sama baik dari kalangan pemerintah maupun swasta. Hal ini karena terkait dengan karakteristik dari OSS itu sendiri yang sifatnya “terbuka”, sehingga kolaborasi yang diterapkan juga harus bersifat terbuka.
Yang dianggap perlu pada OSS yang dikembangkan untuk kebutuhan dilingkungan pemerintahan, selain yang disebutkan diatas, adalah aplikasi dan kontennya, terutama yang mencakup bidang-bidang aplikasi perkantoran yang standar maupun aplikasi untuk layanan pendidikan (baik ditingkat informal maupun formal)serta aplikasi untuk layanan publik. Luasnya bidang cakupan ini memicu perlunya skala prioritas pengembangan konten diatas yang tentunya bergantung kepada kesiapan SDM maupun kebutuhan masyarakat yang bersifat krusial/harus disegerakan. Kebijakan pemerintah diperlukan untuk menciptakan iklim yang dapat memuaskan semua pihak, baik dari sisi pengembang maupun pengguna.
Implementasi sistem OSS di lembaga pemerintah salah satunya didorong oleh pengetahuan dan pemahaman pimpinan intansi mengenai program IGOS. Pengetahuan dan pemahaman pimpinan tersebut akan cenderung mendorong lembaga tersebut untuk mengimplementasikan. Oleh sebab itu menjadi hal yang penting untuk mengetahui sejauh mana pimpinan intansi di lembaga pemerintah Indonesia memahami tentang adanya program IGOS.

Hasil survey lainnya yang telah dilakukan oleh Puslitbang APTEL SKDI, menunjukkan bahwa sebagian besar (85%) pimpinan instansi di lembaga pemerintah telah mengetahui program IGOS. Survei dengan mendatangi langsung responden yang berada di sembilan kota di Indonesia yaitu Jakarta, Makasar, Yogyakarta, Kupang, Aceh, Papua, Medan, Padang, Surabaya. Kuesioner disebarkan ke lima kementerian deklarator IGOS (Depkominfo, Depdiknas, Depkumham, KNRT, dan Menpan) dan beberapa instansi pemerintah (Balitbangda, Perguruan Tinggi Negeri, Pemerintah Daerah, dll). Sebagian besar dari mereka mengetahui program IGOS dari informasi-informasi yang ada di internet. Selain berasal dari internet, pimpinan instansi juga mendapatkan informasi program IGOS dari sumber lainnya yang tidak disebutkan dalam pilihan kuesioner, seperti informasi dari teman, media masa, pelatihan, pertemuan formal, dll. Sumber informasi program IGOS yang menduduki peringkat selanjutnya adalah seminar dan surat edaran.

Hal lain yang menarik adalah tidak ada satu pun pimpinan instansi yang mengetahui mengenai program IGOS melalui pamflet-pamflet. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi program IGOS belum dilakukan secara maksimal dan kurang efisien karena sebagian besar dari mereka mengetahui program IGOS secara informal melalui media internet. Hanya sedikit dari pimpinan instansi yang mengetahui program IGOS dari media formal seperti surat edaran dan seminar. Padahal dalam dokumen rencana kegiatan IGOS (KNRT, 2004), tahap sosialisasi dilakukan melalui media-media sebagai berikut:
1. seminar, workshop dan pameran
2. diskusi interaktif di media TV, radio
3. media cetak (pers release, tulisan lain)
4. website (http://www.igos.web.id dan http://www.igos.or.id)
5. kegiatan IT week daerah
6. reference book IGOS
7. IGOS award
8. CD-ROM dan brosur/leaflet IGOS

Fakta ini juga didukung oleh hasil survey dari pihak pengguna TI di level desktop. Survey menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna TI sebagai pegawai juga mengetahui adanya program IGOS. Lebih dari separuh responden yaitu sebesar 65% mengetahui tentang program IGOS, sedangkan sisanya 35% tidak mengetahui adanya program IGOS. Seperti halnya pimpinan instansi, sebagian besar pengguna pada level desktop mengetahui program IGOS dari informasi-informasi yang ada di internet. Hanya 9% responden yang mengetahuinya dari seminar dan 2% yang mengetahui dari pamflet. Hal ini menunjukkan bahwa media yang efektif sebagai sumber informasi mengenai IGOS adalah internet. Hal ini mengindikasikan bahwa media sosialisasi yang telah direncanakan dalam IGOS dalam rangka implementasi OSS kurang maksimal pemanfaatannya. Hal ini mengakibatkan rendahnya pengetahuan pada level pengguna.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengetahuan pimpinan tentang program IGOS akan mempengaruhi rencana dan implementasi OSS di lembaga pemerintah. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa lebih dari separuh lembaga pemerintah yang disurvei telah menggunakan sistem OSS. Sedangkan 36% persen yang belum menggunakan OSS, saat ini sedang berencana untuk menggunakan OSS di masa yang akan datang, dan tidak ada lembaga pemerintah yang belum menggunakan OSS dan tidak berencana menggunakan OSS. Kondisi ini mengindikasikan arah yang positif dari keberhasilan program IGOS di masa datang karena lembaga-lembaga pemerintah yang belum menggunakan OSS saat ini telah mempunyai rencana untuk implementasi OSS di masa depan.
Guna mengetahui lebih lanjut dan lebih mendalam dari implementasi OSS, maka dilakukan analisis pada level desktop. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar (44%) lembaga pemerintah yang disurvei memiliki komputer sebanyak 6 (enam) hingga 20 buah. Hanya 19% persen yang memiliki komputer sebanyak 20 hingga 50 buah, dan 22% persen yang memiliki jumlah komputer yang lebih besar dari 50. Sedangkan sisanya sebesar 15% hanya memiliki komputer kurang dari 5 (lima) buah.
Hasil survey menunjukkan bahwa sebagian besar komputer yang dimiliki lembaga pemerintah hanya menggunakan sistem proprietary. 54% lembaga pemerintah yang disurvei hampir 100% komputernya menggunakan sistem proprietary. Hal ini menunjukkan masih tingginya penggunaan sistem proprietary di komputer-komputer milik lembaga pemerintah. Sayangnya, tingginya penggunaan sistem proprietary tidak didukung dengan penggunaan sistem operasi yang legal. Hasil survey telah menunjukkan bahwa sistem operasi proprietary yang digunakan di lembaga-lembaga pemerintah sebagiannya masih menggunakan bajakan. Sebagian besar (55%) mengakui bahwa sistem operasi proprietary yang digunakan di instansinya sebagian berasal dari membeli lisensi sedangkan sebagiannya berasal dari membeli atau pun meng-copy bajakan. Hal ini menunjukkan masih tingginya penggunaan software bajakan yang dipakai di instansi pemerintah, serta menunjukkan tidak tercapainya salah satu dari tujuan-tujuan utama program IGOS, yakni terkait dengan perlindungan HKI.
Penggunaan sistem OSS di komputer milik lembaga pemerintah masih rendahnya. Hasil survey menunjukkan bahwa komputer milik lembaga pemerintah yang hanya menggunakan sistem OS atau pun dual boot hanya berkisar 0 hingga 10% dari seluruh jumlah komputer yang dimiliki. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh masih rendahnya jumlah staff TI dan pegawai yang mengerti dan ahli dalam bidang OSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (52%) lembaga pemerintah yang disurvei memiliki staff TI sebanyak 3 hingga 10 orang, dan dari jumlah yang tergolong sedikit tersebut yang ahli dalam bidang OSS kurang dari 3 (tiga) orang. Masih minimnya jumlah pegawai lembaga pemerintah yang paham dan ahli dalam OSS menjadi hambatan tersendiri bagi lembaga tersebut untuk implementasi OSS. Meskipun suatu lembaga sudah menyadari pentingnya implementasi OSS dan sudah mempunyai rencana untuk mengimplementasikannya, namun hal tersebut akan sulit menjadi kenyataan bila lembaga tersebut tidak mempunyai sumber daya manusia yang cukup baik dalam kuantitas maupun kualitasnya.
Guna mengidentifikasi tingkat implementasi OSS di lembaga pemerintah, selanjutnya dilakukan analisis terhadap area implementasi OSS yang terdiri dari Desktop Applications, Server Application, Network Security, dan Vertical Applications. Dalam analisis, tingkat implemetasi dibagi ke dalam empat level yaitu persentasi penggunaan antara 0 – 25% , 26% – 50% , 51% – 75%, >75%, dengan bobot masing-masing 1,2,3, dan 4. Kemudian, jumlah skor yang merupakan jumlah responden dikali dengan bobot, dibagi dengan nilai maksimal. Sehingga nilai implementasi akan berkisar antara 0.25 hingga 1. Semakin dekat nilai dengan 1, berarti nilai implementasi semakin baik. Kode area implementasi yang digunakan dalam analisis diperlihatkan pada Tabel 1.
Tabel 1 Kode Area Implementasi OSS
AREA IMPLEMENTASI………. KODE
DEKSTOP APPLICATION,….. KODE A
Operating System,….. KODE A1
Office ,….. KODE A2
Project Management,….. KODE A3
Mail Client,….. KODE  A4
Web Browser,….. KODE  A5
SERVER APPLICATION,……… KODE B
Operating System,….. KODE  B1
Web Server,….. KODE B2
Database Server,….. KODE B3
Proxy Server ,….. KODE B4
Mail Transfer Agent (MTA),….. KODE B5
Mail Access Agent,….. KODE B6
NETWORK SECURITY,….. KODE C
Firewal,….. KODEl C1
Network Intrusion Detection System (IDS) ,….. KODE  C2
Virtual Private Network (VPN) ,….. KODE C3
Anti-virus ,….. KODE C4
Anti-spam ,….. KODE C5
VERTICAL APPLICATIONS ,….. KODE D
Knowledge Management (KM) ,….. KODE D1
Content Management System (CMS) ,….. KODE D2
Enterprise Resource Planning (ERP) ,….. KODE D3

Secara keseluruhan, nilai implentasi yang diperlihatkan Tabel 2. menunjukkan bahwa nilai implementasi OSS di seluruh area tidak mencapai angka separuhnya. Hal ini dapat dilihat dari semua area implementasi OSS di lembaga pemerintah yang disurvey bernilai tidak lebih dari 0.5. Nilai paling tinggi yaitu sebesar 0.17 berada pada area Server Applications. Hal ini mengimplikasikan bahwa OSS di lembaga pemerintah yang disurvei sebagian besar diimplementasikan di area Server Applications. Kemudian diikuti dengan implementasi di area Network Security, Vertical Applications, dan yang terendah adalah implementasi di area Desktop Applications. Walaupun demikian, tingkat implementasi ini tergolong masih rendah. Hal ini menunjukkan terbatasnya kemampuan manager/staff TI, yang juga akan mempengaruhi kemampuan user.

Tabel 2. Nilai Implementasi Seluruh Responden
Area Implementasi Index ……Implementasi OSS (I OSS)
Desktop Applications………. (I OSS) 0,07
Server Applications……….. (I OSS) 0,17
Network Security………… (I OSS) 0,16
Vertical Applications………. (I OSS) 0,08

Analisis lebih lanjut yang diperlihatkan Tabel 3. menunjukkan bahwa pada area server applications, OSS lebih banyak diimplementasikan pada Database Server dan yang paling rendah penggunaanya berada pada area Mail Access Agent. Pada area Desktop Applications, OSS banyak digunakan pada Web Browser. Sedangkan pada area Network Security dan Vertical Applications, OSS lebih digunakan pada area Anti-Spam dan Content Management System (CMS).

Tingkat implementasi OSS pada lembaga pemerintah di beberapa daerah objek penelitian, hampir di seluruh wilayah objek penelitian, penggunaan OSS sebagian besar digunakan pada area Server Applications, lembaga-lembaga pemerintah di Jakarta mempunyai tingkat implementasi OSS yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Bahkan pada area Server Applications, nilai implementasi OSS daerah Jakarta mencapai angka yang cukup tinggi yaitu 0.64. selanjutnya diikuti oleh Yogyakarta yang nilainya mencapai 0.44. Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki nilai implementasi nomor dua tertinggi setelah Jakarta. Sedangkan daerah yang tingkat implementasi OSS -nya cenderung paling rendah adalah Kupang dan Mnado. Salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan tingkat implementasi OSS antara daerah Jakarta dengan daerah Kupang dan Manado adalah letak daerah Jakarta yang cenderung lebih dekat dengan akses informasi dan kebijakan. Deklarasi program IGOS juga dilakukan oleh lima kementerian yang berada di kantor pusat yaitu Jakarta. Sosialisasi mengenai program IGOS juga lebih banyak dan lebih efektif dilakukan di daerah-daerah yang terdekat dengan pusat pemerintah.
Hasil survei menunjukkan bahwa instansi yang memiliki tingkat implementasi OSS paling tinggi adalah KNRT. Bahkan pada area Server Applications, nilai implementasi KNRT mencapai nilai penuh yaitu 1.00. Nilai implementasi OSS KNRT di seluruh area implementasi mencapai angka yang lebih dari 0.5, pada area Desktop Applications 0.80, kemudian 0.60 pada area Network Security, dan nilai paling rendah berada pada area Vertical Applications yaitu sebesar 0.33. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa hampir di keseluruhan area implementasi KNRT mencapai nilai penuh sebesar 1.00. Artinya untuk area-area implementasi tersebut, 75% – 100% sistem informasi KNRT telah menggunakan OSS. Area implementasi yang masih sangat rendah penggunaan OSS-nya adalah Project Management (Desktop Applications), Virtual Private Network/VPN dan Anti-Virus (Network Security, Knowledge Management/KM dan Enterprise Resource Planning/ERP (Vertical Applications). Sedangkan lembaga pemerintah yang memiliki nilai implementasi OSS paling rendah adalah Menpan. Kedua instansi tersebut memiliki nilai implementasi OSS yang lebih rendah dari 0.10 di seluruh area implementasi.
Tingkat implementasi OSS di lembaga pemerintah masih rendah. Hal ini terjadi karena kurangnya dukungan SDM yang memiliki kemampuan dan ketrampilan mengoperasikan OSS dalam jumlah yang cukup serta kurangnya sosialisasi. Sumber utama informasi IGOS baik untuk pimpinan lembaga maupun pengguna adalah internet. Tujuan utama IGOS terkait dengan perlindungan HaKI nampaknya belum tercapai. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya penggunaan software bajakan di lembaga pemerintah. Area OSS dengan tingkat implementasi tertinggi adalah server applications, namun nilainya masih rendah. Implementasi OSS dimulai dari server applications, network security, dekstop applications, dan vertical applications.
Daerah dengan tingkat implementasi OSS tertinggi adalah Jakarta sedangkan yang terendah adalah Manado dan Kupang. Diantara 5 (lima) instansi deklarator IGOS, tingkat implementasi tertinggi dimiliki oleh KNRT sedangkan yang terendah adalah Menpan. Faktor penggerak dan penghambat implementasi OSS bervariasi antar daerah dan antar instansi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang berbeda tiap daerah dan tiap instansi sesuai dengan kondisinya. Keberhasilan implementasi OSS ini sangat dipengaruhi oleh pimpinan lembaga & Manager/staff TI.

V. Penutup.

Dari sisi pimpinan lembaga, factor penggerak utama untuk aspek teknologi meliputi Keberadaan rencana implementasi teknologi OSS dan Kemudahan memperoleh aplikasi, sedangkan factor penghambat dari aspek ini meliputi Keberadaan rencana pengembangan (investasi/alokasi dana) teknologi OSS dan kesulitan dalam implementasi (install, dll). Untuk aspek kebijakan, Pemahaman konsep intellectual property, copyright, paten dan trademarks. keberadaan rencana dan alasan migrasi ke OSS (mengikuti ajakan pemerintah (IGOS) untuk menggunakan OSS), kesadaran akan manfaat dari penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi OSS dan tahapan migrasi. Factor penghambat dari aspek ini meliputi keberadaan kebijakan dan prosedur implementasi OSS, pengadaan OSS, program pendukung : training, bantuan eksternal, maintenance, dan keberadaan diseminasi informasi dan sosialisasi program. Dari aspek organisasi, factor penggerak utama meliputi Pemahaman terhadap konsep dan manfaat OSS, sedangkan penghambat utama pada aspek ini adalah keberadaan kerjasama dengan organisasi lain.
Dari sisi manager/staff TI, pada aspek teknologi, faktor penggerak meliputi Interoperability dan incompatibility dari format data dan file yang ada, sedangkan factor penghambat utama dalam aspek ini adalah Kesulitan dalam implementasi (install, dll), Kemudahan memperoleh aplikasi, dan Kompatibilitas dengan system yang sudah ada. Untuk aspek kebijakan, tidak ditemukan adanya penggerak utama, namun ditemukan adanya factor penghambat utama, yakni keberadaan kebijakan dan prosedur implementasi OSS, keberadaan diseminasi informasi dan sosialisasi program, keberadaan dan keikutsertaan dalam pelatihan OSS, keberadaan rencana dan alasan migrasi ke OSS, dan keharusan melakukan migrasi. Dari aspek organisasi, factor penggerak berasal dari Pemahaman terhadap konsep dan manfaat OSS, sedangkan factor penghambat pada aspek ini adalah Keberadaan alokasi dana untuk implementasi OSS. Pada aspek SDM tidak ditemui adanya factor penggerak utama, sedangkan factor penghambat utama meliputi keaktifan komunitas OSS, kemampuan implementasi (kemampuan menginstall, menggunakan, merawat), dan dukungan teknis eksternal
Dari sisi pengguna TI, semua factor pada tiap aspek menjadi penghambat utama, meliputi kompatibilitas dengan closed source software (aspek teknologi), Pernah tidaknya mendapatkan training OSS (aspek kebijakan), persepsi (dibandingkan dengan proprietary), keinginan beralih ke OSS, kemudahan penggunaan dibandingkan dengan proprietary software, kemudahan mempelajari pengoperasian OSS bagi pengguna baru, dan Kesulitan dalam mengoperasikan OSS (aspek SDM), serta kesulitan dalam mengoperasikan OSS (aspek organisasi).
Aspek value telah cukup mendukung implementasi OSS, terutama terkait dengan persepsi yang positif baik dari pimpinan lembaga, manager/staff TI, maupun pengguna mengenai manfaat OSS. Walaupun demikian, masih perlu diperhatikan kompatibilitas OSS dengan system yang sudah ada serta upaya untuk memunculkan persepsi tersebut mengingat masih ada lembaga pemerintah yang kurang menyadari manfaat OSS. Oleh karenanya, diperlukan adanya kebijakan untuk meningkatkan aspek ini. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi kepada pimpinan lembaga , dengan memperhatikan efektivitas media yang digunakan serta penciptaan lingkungan untuk melakukan migrasi ke OSS. Sebagai contoh dengan menerapkan aplikasi keuangan yang berbasis OS (SAI, SABMN, dll), memberikan penghargaan untuk daerah/instansi yg paling maju/terbelakang untuk implementasi OSS (misal instansi yang paling banyak membajak software, dll). Disamping itu, hal yang tidak kalah penting adalah penyediaan budget untuk migrasi (kegiatan operasional dalam implementasi OSS).
Dalam aspek capacity, nampaknya masih perlu diperhatikan peningkatan kemampuan SDM, baik staff TI maupun pengguna TI. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan serta sosialisasi yang cukup. Hal ini juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran mengenai manfaat serta memunculkan persepsi yang positif terhadap OSS guna mendukung munculnya value di organisasi. Kedua aspek di atas tidak akan dapat terwujud dengan baik apabila tidak didukung oleh aspek support ini, terutama dari pimpinan lembaga ataupun manager TI. Kebijakan yang tepat untuk mendukung capacity tentunya sangat diperlukan, terutama dalam hal pemberian pelatihan, sosialisasi, rencana implementasi/pengembangan/migrasi, upaya kerjasama dengan organisasi untuk memperoleh dukungan teknis eksternal, dorongan untuk aktif dalam komunitas OSS, serta pengalokasian dana untuk implementasi OSS guna melakukan migrasi. Sesuai dengan model VCS, ketiga aspek yakni value, capacity, dan support masih perlu ditingkatkan dan memerlukan kebijakan yang tepat. Hal ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif di lembaga pemerintah guna meningkatkan implementasi OSS.

Dalam melakukan migrasi, diperlukan time-frame tertentu yang dimasukkan dalam rencana yang ada di lembaga pemerintah, sehingga target dan capaian menjadi jelas. Disamping itu, perubahan aplikasi-aplikasi yang sering digunakan, misalnya aplikasi dari Departemen Keuangan maupun aplikasi-aplikasi lainnya perlu diubah menjadi berbasis OSS. Hal lain yang penting adalah adanya focal point implementasi OSS di daerah, yang berfungsi memberikan pelatihan, sosialisasi, bimbingan dalam rangka meningkatkan implementasi OSS. Hal tersebut penting untuk mempersempit gap antara implementasi OSS di pusat dan daerah. Kebijakan saat ini yang bersifat preferensi sebaiknya diubah menjadi bersifat mandatory.
Untuk memperkaya fungsi OSS, maka perlu dikembangkan aplikasi dan konten yang sifatnya khusus untuk mendukung aktifitas pemerintahan, terutama aplikasi yg terkait dengan layanan publik. Mengingat cakupan bidang aplikasinya yang luas maka perlu skala prioritas dalam pengembangannya. Hal ini tentunya bergantung kepada SDM yang tersedia maupun kebutuhan masyarakat dan perlu ada lembaga khusus untuk layanan OSS yang bisa dibentuk dibawah ototitas pemerintah maupun publik. Perlu ditetapkan bentuk layanan yang standar yang bisa diberikan oleh lembaga seperti ini.
Salah satu pemerintah daerah yang berhasil menggunakan open source software untuk membangun sistem e-Governmentnya adalah Kabupaten Jembrana di Bali. Jembarana membangun J-Net merupakan singkatan dari Jimbarwana Networking yaitu jaringan yang mengintegrasikan Kecamatan, desa-desa, sekolah dll se-Kabupaten Jembrana, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan menuju ketata Pemerintahan yang baik (Good Governance), peningkatan kualitas pendidikan atau E-Learning, dan pemasyarakatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi kepada kalangan masyarakat atau E-People).

VI. Daftar Perpustakaan

1. Studi Evaluatif Program IGOS Dalam Pengimplementasian Open Source di Lembaga Pemerintahan, Pusat Litbang APTEL SKDI, 2008
2. Engkos Koswara, Warta e-Gov, No. 09/Tahun III/ 15 Oktober-15 November 2008.
3. Studi Penggunaan dan Pengembangan Perangkat Lunak Open Source Pada Instansi Pemerintahan, Puslitbang Aptel SKDI, Balitbang SDM, Depkominfo, 2007
4. Panduan Pendayagunaan Open Source Software: Bahasa Pemrograman Open Source. Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan Yayasan Penggerak Linux Indonesia. 2007
5. http://habibi.web.id/2010/05/22/memasyarakatkan-open-source-sebagai-alternatif-pengganti-aplikasi-berbayar/
6. http://aceh.linux.or.id
7. http://www.ikaunair.org
8. http://frankdjeby.wordpress.com
9. http://www.neoteker.or.id
10. http://www.biskom.web.id
11. http://www.sarimingeek.com
12. http://informatika.lipi.go.id
13. http://www.depsos.go.id

Penyusun : RF

Tentang Jadhie Whardhana Fernando

Pemerhati Komunikasi dan Informatika
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized dan tag . Tandai permalink.

2 Balasan ke IMPLEMENTASI DAN PERMASALAHAN OPEN SOURCE PADA LEMBAGA PEMERINTAHAN

  1. Wahyu Nugroho berkata:

    Mas Jadhie, terimakasih atas artikelnya yang sangat menarik, kalau boleh sharing, apakah paper Studi Evaluatif dari Depkominfo tersedia secara online? Bila berkenan mohon kiranya dikirim ke email saya.

    Terimakasih,
    Wahyu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s