Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta UU tentang kebebasan Informasi Publik (UU KIP).

Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat

Dengan kehadiran Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta UU tentang kebebasan Informasi Publik (UU KIP). Tentu, dalam konteks pendekatan hukum yakni dalam bentuk tersedianya hukum positif akan memberi jaminan adanya kepastian hukum dan sebagai landasan penegakan hukum (law enforcement) jika terjadi pelanggaran.

UU ITE untuk melindungi kepentingan perorangan, masyarakat, properti/bisnis dan pemerintahan. Demikian juga UU KIP yang memberikan keleluasaan masyarakat untuk memperoleh informasi sesuai dengan yang dibutuhkan dan kepentingan masing-masing. Peran pemerintah adalah untuk memfasilitasi implementasi kedua undang-undang tersebut.

Disadari betul bahwa proses implementasi kedua Undang-undang tersebut tentu masih memerlukan banyak masukan baik itu melalui berbagai bentuk kajian maupun penelitian sehingga ke depan diharapkan wacana yang berkembang tidak lagi banyak mengundang kontroversi di berbagai komponen masyarakat. Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah, baik perilaku maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan ICT menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan mengubah sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan & cepat. ICT menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Permasalahan hukum dihadapi, ketika terkait dg penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam pembuktian dan terkait dg perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik (sistem komputer dalam arti luas). Seperti : kegiatan yang tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet.

Terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Ketika undang-undang ini diberlakukan timbul pro dan kontra dari beberapa komponen masyarakat yang menyikapi beberapa pasal yang dianggap masih bermasalahan. Sebenarnya kehadiran UU ITE dan UU KIP dalam konteks pendekatan hukum adalah dalam bentuk tersedianya hukum positif sudah barang tentu akan memberi jaminan adanya kepastian hukum dan sebagai landasan penegakan hukum (law enforcement) jika terjadi pelanggaran.

Tentang penghinaan dan pencemaran nama baik dinilai telah melanggar konsep hukum pidana sebagaimana ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). ”Dalam KUHP, bentuk penghinaan dijelaskan dengan beberapa kategori dan ancaman yang berbeda. Dalam UU No 11 tidak demikian, selain tanpa kategori, ancamannya pun jauh lebih berat, yaitu hukuman penjara selama 6 tahun dan denda Rp 1 miliar,” kata Anggara. Tidak mengherankan aliansi itu menilai UU No 11/2008 memiliki cacat besar dan berpotensi disalahgunakan. Untuk itu, Koordinator Hukum Elsam Supriyadi Widodo—yang juga menjadi anggota aliansi itu—mengatakan, selayaknya pemerintah merevisi ketentuan tersebut. (JOS).

Kehadiran Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat baik secara perorangan, properti/bisnis, termasuk juga melindungi kepentingan pemerintahan. Demikian juga Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai yang dibutuhkan untuk kepentingan masing-masing.

Mengingat peran pemerintah adalah untuk memfasilitasi implementasi kedua undang-undang tersebut, maka perlu dilakukan sosialisasi secara terus-menerus (ajeg) dengan menggunakan berbagai media yang ada dan itu tidak hanya dilakukan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika saja melainkan dilakukan pula oleh jajaran pemerintahan yang ada di daerah seperti Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atau dinas-dinas terkait. Disamping itu, pemerintah segera menerbitkan peraturan pelaksananya sebagai panduan pengimplementasikan kedua undang-undqng tersebut.

Tentang Jadhie Whardhana Fernando

Pemerhati Komunikasi dan Informatika
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized dan tag , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s